Dewi Ika

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia dahulu adalah wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Karena kekayaan rempah-rempah tersebut banyak sekali negara-negara dari Eropa mulai datang ke wilayah Indonesia untuk membeli rempah-rempah.Negara-negara Eropa yang awalnya datang untuk membeli rempah-rempah lama kelamaan mulai mencoba untuk menjajah daerah-daerah yang memiliki banyak sekali rempah-rempah dan daerah yang strategis.

Negara-negara Eropa yang pernah menjajah indonesia seperti Portugis dan Belanda. Di antara negara-negara tersebut negara Belanda yang paling lama menjajah Indonesia.Dalam masa penjajahan bangsa Belanda rakyat Indonesia hidup sengsara.Banyak sekalai perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia.Indonesia akhirnya dapat memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945.

Kemerdekaan itu tidak lantas membuat Indonesia terbebas dari belenggu masalah, Indonesia masih harus menghadapi berbagai perlawanan yg datang dari bekas penjajah yang tidak mengakui kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebersatuan dan keutuhan Negara Indonesia yang merdeka diuji dengan terjadinya berbagai peristiwa maupun pergolakan yang terjadi berbagai wilayah di Indonesia. Diantaranya Indonesia harus mengalami masa perang dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan atau yang lebih dikenal dengan perang kemerdekan yang terjadi pada tahun 1945-1965

Oleh sebab tersebut, makalah ini akan membahas tentang Indonesia pada awal proklamasi sampai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Indoneisa.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan?

2. Bagaimana kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan?

3. Bagaimana kehidupan sosial pada masa awal kemerdekaan?

III. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan

2. Untuk mengetahui kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan

3. Untuk mengetahui kehidupan sosial pada masa awal kemerdekaan

BAB II

PEMBAHASAN

I. Kehidupan Politik Pada Masa Awal Kemerdekaan

Dengan diperkenalkannya sistem politik multipartai, tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan politik yang demokratis seperti yang diharapkan semula.Sebaliknya yang terjadi adalah meningkatnya perebutan kepentingan golongan dalam partai-partai politik Pembentukan partai-partai politik yang mulanya dimaksudkan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui partai politik malah dimanfaatkan oleh politisi sebagai ajang perebutan kursi atau jabatan.Akibatnya adalah sering bergantinya kabinet-kabinet dalam pemerintahan karena dijatuhkan oleh perlemen (KNIP).Pergantian kabinet dalam kurun waktu 1945-1950 adalah sebagai berikut.

1. Kabinet Presidensiil pertama : 12 September 1945 – 14 November 1945

2. Kabinet Syahrir I : 14 November 1945 – 12 Maret 1946

3. Kabinet Syahrir II : 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946

4. Kabinet Syahrir III : 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947

5. Kabinet Amir Syarifuddin I : 3 Juli 1947 – 11 November 1947

6. Kabinet Amir Syarifuddin II : 11 November 1947 – 29 Januari 1948

7. Kabinet Hatta I (Presidentil) : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948

8. Kabinet Darurat (PDRI) : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949

9. Kabinet Hatta II (Presidentil) : 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949

Sistem pemerintahan awal kemerdekaan adalah sistem Presidensiil, yaitu kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden.Kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.Selanjutnya sistem Presidensiil berubah menjadi sistem Parlementer dimana presiden bertanggungjawab kepada parlemnen dalam hal ini KNIP.Sitem Parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilajutkan Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta.

· Perkembangan Ideologi dan Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan

Awalnya hanya ada 1 partai politik yang ada yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) tapi berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik didasarkan dari berbagai aliran yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya muncullah partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing.Sehingga sejak saat itu Indonesia menganut sistem Multipartai.Partai-partai tersebut adalah sebagai berikut.

- Partai Nasional Indonesia (PNI)

- Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

- Partai Komunis Indonesia (PKI)

- Partai Buruh Indonesia (PBI)

- Partai Rakyat Jelata (PRJ/Murba)

- Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)

- Persatuan Rakyat Marhaen(Permai)

- Partai Rakyat Sosialis (Paras)

- Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

- Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).

Apabila partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan ideologinya maka terdapat kelompok partai dengan ideologi sebagai berikut :

· Ideologi Bersifat Nasioanalisme

Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat nasionalis adalah Partai Nasional Indonesia (PNI).Dasar perjuangan partai yang ideologinya nasionalis adalah lebih pada faktor kemanusiaan, yang mengutamakan tercapainya kesatuan bangsa.Tujuan dari partai beridelogi nasionalis adalah mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional sebab kebebasan nasional merupakan pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa.Penting dilakukan hubungan dengan dunia internasional, tugas bangsa untuk membentuk suatu komunitas bangsa yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya.

· Ideologi Bersifat Agama

Dasar dari partai yang ideologinya bersifat agama adalah perjuangan yang dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai yang berideologi keagamaan di Indonesia diantaranya :

1) Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang beraliran Islam

2) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Katolik

3) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Kristen.

· Ideologi Bersifat Sosialis-Komunis

Dasar perjuangan partai yang berideologi sosialisme-komunisme adalah internasionalisme atas kemanusiaan.Mereka menjunjung tinggi doktrin komunisme.Partai berideologi komunisme terbesar di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).Sementara itu yang beraliran sosialis adalah Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras).

Sejak awal kemerdekaan partai ini berkembang dengan pesat, terbukti pada saat Pemilu 1955 termasuk dalam 4 besar partai yang meraih suara terbanyak. PKI melakukan berbaga pemberontakan seperti tahun 1948, dan terbesar tahun 1965. Akibat pemberontakannya tahu 1965 maka PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia Dampaknya ideologi komunis dinyatakan sebagai ideologi yang haram untuk dipelajari da disebarkan selama masa pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Suharto Dampak dengan munculnya banyak partai tersebut dapat terasa langsung bagi KNIP seba perwakilan partai tersebut duduk dalam badan pekerja KNIP Dengan sistem multi partai ini menunjukkan bahwa antusiasme dan kesadaran berpolitik rakya Indonesia saat itu sanagat baik sehingga mereka menunjukkan keragaman ideologi yang ada Keragaman ideologi tercermin dalam hasil pemilu pertama 1955, dimana 4 partai politi memenangkan suara terbanyak yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

· Sistem Pemerintahan RI (Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949).

Beberapa poin penting pada masa itu adalah :

a) Konstitusi yang dipakai adalah UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

b) Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan.

c) Sistem pemerintahannya adalah presidensiil yang bergeser ke parlementer.

Alat perlengkapan negaranya terdiri dari:

a) Presiden dan wakil presiden

b) Menteri-menteri

c) Majelis Permusyawaratan Rakyat

d) Dewan Perwakilan Rakyat (Karena MPR dan DPR pada masa itu belum terbentuk, maka fungsi MPR dan DPR dipegang oleh KNIP sekaligus).

e) Dewan Pertimbangan Agung.

f) Mahkamah Agung

g) Badan Pemeriksa Keuangan. (Dasril Radjab,1884:90).

· Sistem Pemerintahan RI (27 Desember 1949-17 Agustus 1950).

Konstitusi yang berlaku pada masa itu adalah Konstitusi RIS 1949.Bentuk negara RIS adalah federasi, terbagi dalam 7 buah negara bagian dan 9 buah satuan kenegaran yang kesemuanya bersatu dalam ikatan federasi RIS.Sistem pemerintahannya adalah parlementer

Alat perlengkapan RIS terdiri dari :

a) Presiden

b) Menteri-menteri

c) Senat

d) Dewan Perwakilan Rakyat

e) Mahkamah Agung Indonesia

f) Dewan Pengawas Keuangan (BAB III Perlengkapan Republik Indonesia Serikat tentang Ketentuan Umum UUD RIS 1949)

· Sistem Pemerintahan RI (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).

Konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950.Dikatakan sebagai UUDS karena memang UUD ini bersifat sementara.Bentuk negara menurut UUDS 1950 adalah negara kesatuan.Sistem pemerintahan menurut UUDS 1950 adalah parlementer.Sistem kepartaian masa itu adalah multipartai.Pemilu tahun 1955 untuk pertama kalinya dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante.

Alat perlengkapan negara menurut Pasal 44 UUDS 1950 adalah:

a) Presiden dan Wakil Presiden

b) Menteri-menteri

c) Dewan Perwakilan Rakyat

d) Mahkamah Agung

e) Dewan Pengawas Keuangan

· Sistem Pemerintahan RI (5 Juli 1959-pasca Dekrit Presiden).

Konstitusi yang dipakai adalah UUD 1945.Bentuk negara adalah kesatuan. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Alat-alat perlengkapan negara setelah keluarnya Dekrit Presiden adalah :

a) Presiden dan menteri-menteri

b) DPR Gotong Royong

c) MPRS

d) DPAS

e) Badan Pemeriksa Keuangan;

f) Mahkamah Agung

Kedudukan Presiden Ir. Soekarno dan TNI AD semakin kuat setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.Inilah periode sejarah yang dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Presiden memegang kekuasaan mutlak untuk membentuk front politik yang mampu menopang kekuasaannya. Di sinilah Bung Karno dan PKI membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Sementara itu, TNI AD pun semakin ambil bagian dalam kancah politik setelah dijalankannya doktrin kekaryaan (cikal bakal dwifungsi ABRI). Jenderal A.H. Nasution membentuk badan-badan kerja sama tentara dan sipil untuk mengimbangi manuver politik Bung Karno. PKI telah menggunakan kedekatannya dengan Bung Karno untuk menyusun kekuatan.Konflik elite terjadi antara TNI AD, PKI, dan Bung Karno.

a. Dampak Hubungan Pusat-Daerah

Konflik yang terjadi di pemerintahan pusat pun berdampak ke daerah.Upaya Nasution untuk membersihkan pemerintahan sesuai undang-undang darurat, menyebabkan banyak pejabat yang lari ke daerah.Banyak anggota kabinet yang menjalin hubungan dengan dewan-dewan militer di daerah.

1) Pembentukan Dewan-Dewan Daerah

Ketidakpuasan daerah pada pemerintah pusat melatarbelakangi pembentukan dewan-dewan daerah.Kolonel Achmad Husein membentuk Dewan Banteng di Padang, Sumatra Barat tanggal 20 Desember 1956.Kolonel Mauludin Simbolon membentuk Dewan Gajah di Medan tanggal 22 Desember 1956.Kolonel Ventje Sumual membentuk Dewan Manguni di Manado tanggal 18 Februari 1957.Beberapa pejabat militer di daerah yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat mengadakan gerakan.Kolonel Simbolon, Kolonel Sumual, dan Kolonel Lubis bertemu dengan PM Ali Sastroamidjojo dan Bung Hatta.Tuntutannya adalah dilaksanakannya pemilu, diberlakukannya otonomi, PKI dilarang, dan digantikannya Nasution.Di tengah negosiasi antara pemerintah pusat dengan dewan-dewan tersebut, terjadi pengambilalihan pemerintahan di daerah.Ketegangan pun muncul. Para panglima daerah tersebut kemudian dipecat dari dinas militer.

2) Nasionalisasi Aset Belanda

Kegagalan PBB memaksa Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat meningkatkan ketegangan politik.Anggotaanggota PKI dan PNI serta rakyat di berbagai daerah mengambil alih aset Belanda.Kabinet Djuanda tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut.Gerakan rakyat di berbagai daerah semakin tidak terkendali.Nasution kemudian tampil dan memerintahkan tentara untuk mengelola perusahaan Belanda yang disita.Nasution perlahan-lahan mengendalikan panglima-panglima daerah dan TNI AD semakin diperhitungkan.

b. Persaingan Ideologis

Dominannya PKI dalam kehidupan politik nasional mendapat reaksi dari partai dan organisasi lainnya.Ideologi komunisme yang dikembangkan PKI bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia.Pada bulan September 1957 Masyumi memelopori Muktamar Ulama seIndonesia di Palembang. Muktamar mengeluarkan fatwa bahwa komunisme diharamkan bagi kaum muslim. Muktamar juga meminta agar aktivitas PKI dibekukan dan dilarang di seluruh Indonesia.Perdebatan Islam dan PKI pun merembet dalam persidangan konstituante.

Perdebatan terjadi antara pihak yang mendukung Islam dan Pancasila sebagai dasar negara.Macetnya konstituante menyebabkan krisis pemerintahan dan ketatanegaraan.Dengan didukung TNI, Bung Karno kemudian mengeluarkan dekrit yang memberlakukan kembali UUD 1945.Dekrit ini selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

c. Pergolakan Sosial Politik

Pada masa demokrasi terpimpin Bung Karno menggalang kekuatan dengan negara-negara sosialis dan komunis.Dampak kebijakan ini adalah terbukanya kesempatan bagi PKI untuk memperkuat basis dukungan.Administrasi pemerintahan pun menjadi tidak terkendali.Pemerintah kurang memperhatikan aspirasi daerah dan para bekas pejuang.Terjadilah kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah.Di kalangan TNI sendiri sering terjadi perpecahan.Sementara itu, beberapa negara luar juga turut campur tangan dalam masalah Indonesia.Akumulasi dari kondisi tersebut mengakibatkan munculnya pergolakan di berbagai daerah.

1) Piagam Perjoangan Rakyat Semesta

Pada tanggal 2 Maret 1957 Panglima Tentara Teritorium VII Makassar Letkol Ventje Sumual mengumumkan darurat perang di daerahnya.Dengan pengumuman itu maka Sumual berwenang mengambil alih seluruh kekuasaan di Indonesia bagian timur.Letkol Ventje Sumual kemudian memproklamasikan Piagam Perjoangan Rakyat Semesta (Permesta).Piagam Permesta tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat di Indonesia bagian timur.

Peristiwa tersebut benar-benar mengancam persatuan Indonesia.Amerika Serikat terlibat dalam gerakan ini.Salah satu pilotnya (A.L. Pope) tertembak di Ambon.Kabinet Ali Sastroamidjojo gagal mengatasinya dan tanggal 14 Maret 1957 mengembalikan mandatnya.Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda.

2) Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

Pada awal tahun 1958 terjadi pertemuan antara beberapa tokoh militer dan sipil di Sumatra. Kolonel Simbolon, Kolonel Lubis, dan kawan-kawan bertemu dengan Moh. Natsir, Sjafrudin Prawiranegara, Sumitro Djojohadikusumo, dan lain-lain. Hasil pertemuan tanggal 10 Februari 1958 berupa beberapa ultimatum yaitu Kabinet Djuanda dibubarkan, Hatta dan Hamengkubuwono IX ditunjuk membentuk kabinet sampai dilaksanakan pemilu, dan Bung Karno harus kembali ke posisi konstitusionalnya.

Ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah. Kolonel Lubis, Kolonel Simbolon, Kolonel Acmad Husein, dan lain-lain dipecat dari dinas militer. Tanggal 15 Februari 1958 dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).Perdana Menteri PRRI adalah Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Anggota kabinetnya antara lain Moh. Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, dan Simbolon. PRRI juga didukung oleh Kolonel D.J. Somba di Sulawesi Utara tanggal 17 Februari 1959.Itulah beberapa pergolakan yang terjadi hingga awal tahun 1960-an. Upaya pemerintah untuk menghadapi pergolakan ini dengan diplomasi dan operasi militer.Pemerintah menggelar musyawarah nasional antara tokoh pusat dan daerah tanggal 14 September 1957.Gerakan Permesta dihadapi dengan Operasi Sapta Marga.PRRI dihadapi dengan menggelar Operasi 17 Agustus.

Keadaan Politik Pra G30S/PKI

Krisis ketatanegaraan dan pemerintahan yang terjadi pada tahun 1950-an memuncak dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Djuanda dan membentuk Kabinet Kerja.Presiden Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena menolak anggaran belanja negara yang diajukan pemerintah. Bung Karno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) tanggal 24 Juni 1960.

Perbandingan keanggotaan DPRGR yang seluruh anggotanya dipilih Bung Karno adalah nasionalis (94), Islam (67), dan komunis (81).Dengan demikian, PKI memperoleh banyak keuntungan dari kebijakan Bung Karno.DPRGR dilantik Bung Karno tanggal 25 Juni 1960.Tugasnya adalah melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin.Presiden Soekarno benar-benar menjadi inisiator dan operator politik tunggal demokrasi terpimpin.Garis kebijakannya tentang demokrasi terpimpin tertuang dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita.Langkah yang ditempuh adalah membentuk Front Nasional, menggabungkan lembaga tinggi dan tertinggi negara di bawah kendalinya, serta membentuk Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi (MPPR).Dampak kebijakan Presiden Soekarno bagi kehidupan politik adalah PKI berusaha keras berada di belakang pengaruh Bung Karno.PKI senantiasa memainkan peranan sebagai golongan yang paling Pancasilais.Gagasan Bung Karno tentang Nasakom jelas menguntungkan gerakan PKI. Bahkan, D.N. Aidit pada tahun 1964 berani berkata, ”bila kita telah mencapai taraf hidup adil dan makmur dan telah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak lagi membutuhkan Pancasila.” Gerakan PKI ini dihadang golongan Islam dan TNI AD.Bahkan, sejak pembentukan DPRGR kedua kelompok ini telah menentang secara keras.Namun, upaya itu mendapat rintangan karena Bung Karno memang melindungi keberadaan PKI.Kondisi politik saat itu benar-benar panas karena PKI melakukan beberapa aksi dan kerusuhan.Konflik antara PKI dan TNI AD pun tidak terhindarkan.Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila menghadapi berbagai tantangan besar sejak tahun 1959, ketika Demokrasi Terpimpin dilaksanakan.Pada waktu itu terjadi ketegangan sosial politik yang menjadi-jadi.Kondisi politik menjadi panas karena antarpartai politik saling mencurigai, antara partái politik dengan ABRI serta antara keduanya dengan Presiden.Mereka saling bersaing untuk saling berebut pengaruh atau mendominasi.

II. Kehidupan Ekonomi Pada Masa Awal Kemerdekaan

Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan. Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan wakilpresiden, pembentukan partai poitik, pembentukan perdana mentri serta cabinet, bahka pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.

· Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut :

i. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

Inflasi tersebut disebabakan karena :

Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

· Mata uang De Javasche Bank

· Mata uang pemerintah Hindia Belanda

· Mata uang pendudukan Jepang

ii. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting.Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

a) Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

b) Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

c) Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:

a) Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

b) Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

c) Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

d) Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah

a) Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan

b) Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

c) Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

iii. Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnyasangat berkurang sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian.Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

Kehidupan Ekonomi pada Masa Pemberontakan

Selama demokrasi terpimpin Bung Karno menempatkan politik sebagai panglima. Beragam kebijakan dan pengaturan menjadi sia-sia karena besarnya anggaran untuk proyek-proyek mercusuar. Bung Karno saat itu sangat getol membangun jaringan dengan negara-negara sosialis komunis. Beliau memelopori pembentukan Conferences of the Emerging Forces (Conefo). Oleh karena itu, dibangunlah gedung Conefo yang kini menjadi gedung MPR/DPR. Untuk keperluan Games of the New Emerging Forces (Ganefo), Bung Karno membangun Istora Senayan.Selain untuk proyek tersebut, anggaran pemerintah juga dihabiskan untuk membiayai politik konfrontasi. Saat cadangan anggaran habis, pemerintah menghimpun dana-dana revolusi dan memperbanyak utang luar negeri. Dampak dari kebijakan tersebut adalah tingginya inflasi, melonjaknya harga kebutuhan masyarakat, dan tergencetnya perekonomian rakyat. Bukan pemandangan yang aneh apabila selama demokrasi terpimpin banyak terjadi antrean beras dan minyak.

III. Kehidupan Sosial Pada Masa Awal Kemerdekaan

Setelah peristiwa G30S/PKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum
stabil.Situasi Nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional belum mapan.Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partaipolitik.Demokrasi Terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator.Kehidupan ekonomi lebih suram, sehingga kemelaratan dan kekurangan makananterjadi dimana – mana.

Keadaan sosial pada waktu awal kemerdekaan Indonesia juga masih kacau.Pada awal kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali.Belanda datang dengan membonceng sekutu.Tujuan Belanda datang kembali ke Indonesia adalah untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia.Saat itu muncullah pergolakan sosial pada pergerakan tetap menegakkkan kemerdekaan kedaulatan Negara Republik Indonesia.Musuh dari luar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pasukan Jepang dan Sekutu.Untuk menghimpun kekuuatan maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan.Tekad perjuangan kaum muda diasalurkan melaui Komite Van Aksi.pemuda. Banyak sekali pemberontakan di daerah seperti Jogjakarta, Aceh, Surabaya, dan daerah lain. Karena tentara Jepang lebih condong ke Belanda, oleh karena itu, pemuda Indonesia melucuti semua senjata tentara Jepang.Ada beberapa kejadian penting pada waktu pergolakan ini. Rapat raksasa di lapangan Ikada dan tindakan heroik mendukung kemerdekaan adalah kejadian penting dalam perebutan kemerdekaan

Peristiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Ø Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada

Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan.Di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi.Lapangan Ikada saat ini terletak di sebelah Selatan Lapangan Monas.

Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a) Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.

b) Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah republik Indonesia terhadap rakyatnya.

c) Menambah kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.

d) Rakyat mendukung pemerintahan baru yang baru terbentuk. Buktinya,, setiap intruksi pimpinan mereka laksanakan.

Ø Tindakan Heroic Mendukung Proklamasi

Usaha menegakan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroic di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia anatara lain sebagai berikut :

a) Jogjakarta

Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dimuali tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10.00.WIB.Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok.

Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Aksi mogok makin kuat ketika Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) menegaskan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada ditangan pemerintah RI. Pada hari itu juga di Jogjakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat.

b) Surabaya

Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan senjata jepang dan pemancar radio Di Embong, Malang. Selain itu terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Insiden itu terjadi ketika beberapa orang belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel.Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat.Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan, dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali.Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.

c) Bali

Pada bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republic Indonesia (PRRI).Upaya perundingan untuk menegakan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember 1945 para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat.

Kehidupan Sosial pada Masa Pemberontakan

Doktrin Nasakom yang disuarakan Bung Karno mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat sekali dalamkehidupan pers. Surat kabar yang menentang Nasakom atau PKI diberedel. Misalnya Pedoman, Nusantara, Keng Po, Pos Indonesia, dan Star Weekly. Sebaliknya, surat kabar PKI merajai dunia penerbitan pers saat itu, seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti. Mereka juga menerbitkan surat kabar Bintang Muda, Zaman Baru, dan Harian Rakyat Minggu. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) milik pemerintah didominasi oleh golongan komunis.Surat kabar milik PKI melakukan propaganda dan agitasi terhadap lawan-lawan politiknya. Dengan jalan itu, PKI berhasil mendominasi kehidupan sosial politik masyarakat.

Untuk memurnikan ajaran Bung Karno dari pengaruh komunis, beberapa tokoh membentuk Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS). BPS diketuai oleh Adam Malik dibantu oleh B.M. Diah, Sumantoro, dan kawan-kawan. Berdirinya BPS mendapat tekanan dari PKI. Bahkan, PKI memfitnah bahwa BPS merupakan bentukan Amerika. Bung Karno kemudian mendukung PKI dengan melarang kegiatan BPS.

Selain itu, masyarakat hidup dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak bisa membedakan orang yang mengikuti komunis atau nasionalis. Apabila salah bicara kepada lawan, mereka bisa saja dibunuh. Lalu, juga banyak masyarakat yang mengikuti komunis tanpa tahu organisasi apa itu (hanya sekedar ikut) sehingga apabila ada penangkapan anggota komunis, mereka juga bisa ditangkap, bahkan dibunuh.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang merdeka betul-betul sah.

Seiring perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin mendapat pengakuan tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi seperti gejolak Ekonomi, Sosial, dan Politik terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama walaupun dalam internalnya saja terjadi perpecahan, berbagai gejolak tersebut dapat diatasi.

Hal seperti itulah yang patut dicontoh bangsa Indonesia masa sekarang dalam membangun bangsa ini, walaupun banyak permasalahan, banyak tekanan dari berbagai aspek dan pihak, tetapi para-para pemimpin bangsa terdahulu mampu mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI. Maka dari itu kita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan serta memperbaharui apa yang telah pemimpin-pemimpin kita lakukan guna mengharumkan nama Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan menjadi negara maju, demi satu nama untuk INDONESIA.